Syarat dan Ketentuan Layanan Platform TRUST
Terakhir diperbarui: 24 September 2026. Berlaku bagi seluruh Pengguna, Pemilik Usaha, dan Mitra Bisnis.
1. Ketentuan Umum & Penerimaan
Selamat datang di platform TRUST (selanjutnya disebut "Platform"), layanan jejaring peluang bisnis B2B dan manajemen kesepakatan yang dikelola oleh PT Solusi Syariah Indonesia (selanjutnya disebut "Pengelola").
Dengan membuat akun, mengakses, atau menggunakan layanan di Platform, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk terikat oleh seluruh Syarat dan Ketentuan ini. Jika Anda tidak menyetujui salah satu butir ketentuan, Anda tidak diperkenankan menggunakan Platform.
2. Kriteria Kelayakan Pengguna
Layanan Platform hanya ditujukan bagi pengguna yang memenuhi persyaratan berikut:
- Perorangan yang telah berusia minimal 18 tahun atau telah cakap menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- Badan usaha (PT, CV, Koperasi, Firma, atau Usaha Dagang perorangan) yang didirikan secara sah dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang valid.
- Bukan merupakan pihak yang sedang dalam status pailit, dalam proses sengketa pidana penipuan, atau berada dalam daftar sanksi perbankan.
3. Kepatuhan Terhadap Etika Bisnis Syariah
Seluruh transaksi, penawaran kerjasama, dan peluang yang dipublikasikan di Platform wajib berlandaskan prinsip muamalah syariah yang sehat dan adil:
- Larangan Sektor Haram: Dilarang keras menawarkan produk atau usaha yang berhubungan dengan minuman beralkohol, perjudian, pornografi, zat adiktif terlarang, produk olahan non-halal tanpa pelabelan tegas, atau jasa finansial berbasis bunga (riba).
- Larangan Skema Spekulatif (Maisir) & Piramida: Platform melarang keras skema multi-level tanpa produk riil, skema ponzi, investasi titip dana tanpa izin OJK, serta model bisnis yang menjanjikan keuntungan pasti tanpa risiko usaha riil.
- Kejelasan Objek Kerjasama: Setiap kemitraan harus memiliki produk atau jasa berwujud, struktur margin keuntungan atau nisbah bagi hasil yang disepakati di muka, dan batasan tanggung jawab yang jelas.
4. Tanggung Jawab atas Kebenaran Informasi
Pemilik Usaha bertanggung jawab penuh atas keabsahan, keakuratan, dan kelengkapan data yang diserahkan ke dalam Platform, termasuk keaslian dokumen NIB, izin edar (BPOM/P-IRT), sertifikat halal, foto fasilitas usaha, dan proyeksi keuangan.
Tindakan mengunggah dokumen palsu, memanipulasi bukti perizinan, atau memberikan data omzet fiktif merupakan pelanggaran berat yang mengakibatkan pemblokiran akun permanen dan pelaporan ke instansi yang berwenang.
5. Aturan Main di Ruang Negosiasi (Deal Room)
Deal Room disediakan sebagai sarana dialog terstruktur antara Pemilik Usaha dan Mitra Terpilih:
- Setiap pihak wajib menjaga etika komunikasi profesional, menghormati hak kekayaan intelektual, dan merahasiakan berkas proposal yang diterima.
- Pengguna tidak diperkenankan menggunakan Deal Room untuk menyebarkan materi berbahaya, tautan penipuan phishing, atau pelecehan kepada pihak lawan bicara.
- Dokumen kesepakatan final (akad kerjasama) yang ditandatangani oleh para pihak mengikat kedua pihak secara mandiri sesuai kesepakatan perdata yang dibuat.
6. Batasan Tanggung Jawab Platform
Platform TRUST bertindak sebagai penyedia infrastruktur temu-bisnis digital, sistem penelusuran peluang, dan kurasi dokumen administratif. TRUST bukan merupakan pihak yang menjamin keuntungan finansial, bukan pihak penyandang modal langsung, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian komersial yang dialami oleh para pihak akibat fluktuasi pasar atau kelalaian pelaksanaan operasional kemitraan di lapangan.
Setiap mitra bisnis diimbau untuk tetap melakukan uji kelayakan mandiri (due diligence) sebelum menyetorkan komitmen modal dalam jumlah besar.
7. Hukum yang Berlaku & Penyelesaian Sengketa
Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul antara Pengguna dan Pengelola Platform diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila kesepakatan tidak tercapai, perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan yang memiliki yurisdiksi berwenang.